DDP LAW Offfice

Menara Ravindo, 16th Floor 
Jl. Kebon Sirih Kav. 75 
Jakarta Pusat, 10340, Indonesia

Phone :+622121390945 
Email : info@ddplawoffice.co.id

Our team consists of experienced lawyers, from the young and passionate ones to the expert and highly proficient ones in this industries, both in litigation and non-litigation legal services

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian BUMN diminta cerdas mengelola aset BUMN. Hal itu penting agar aset yang ada saat ini tidak membebani pemerintah.

Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal mengatakan BUMN harus mengelola asetnya dengan benar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.

“Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, akhir 2017 total aset BUMN mencapai lebih dari Rp7.200 triliun. Aset yang kurang atau tidak optimal pemanfaatannya (idle) tentu menimbulkan biaya-biaya (pajak, maintenance, dan lain-lain) yang akan menjadi beban perusahaan,” kata Dewi dalam keterangan tertulisnya, Jumat,27 Juli 2018.

Dewi mengatakan, semua aset itu belum tentu membawa keuntungan, demikian pula sebaliknya, memiliki aset sedikit bukan pula membawa kerugian. “Semua tergantung kemampuan perusahaan untuk mengelola asetnya secara optimal,” ujarnya.

Menurutnya, optimalisasi aset dapat dilakukan melalui kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Namun mitra itu harus mampu mengoptimalkan nilai perusahaan berdasarkan asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan dan kewajaran, yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing BUMN.

“Kerja sama mengacu pada ketentuan dan memperhatikan aspek kemanfaatan dan keuntungan bagi BUMN,” katanya.

Dewi menegaskan, kerja sama harus dilakukan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan oleh Direksi sebagaimana diatur dalam PERMEN BUMN No. PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan Atas PERMEN BUMN No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama BUMN.

“Dalam hal idle aset, dapat dilakukan penghapusbukuan atau pemindahtanganan aset. Ini dapat dilakukan untuk aset yang tidak dapat didayagunakan secara optimal. Aset yang dipindahtangankan bukan aset produktif BUMN serta nilainya tidak signifikan,” ujar Dewi.

Teknis pelaksanaan tentang Penghapusbukuan aset BUMN dapat merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara yang mana terakhir diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER/22/MBU/12/2014.

Optimalisasi aset BUMN melalui penjualan atau kerja sama perlu dilaksanakan BUMN berdasarkan SOP yang jelas dan sesuai dengan peraturan.

“Penjualan dilakukan secara berjenjang dari lelang terbuka, mendapat persetujuan Dewan Komisaris, pemegang saham atau RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar BUMN. Yang pasti harus menguntungkan,” ujarnya.

Sumber: http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/VNnR8mJN-pengamat-pemerintah-harus-cerdas-mengelola-aset-bumn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *