Pada 3 Oktober 2018, DPR RI telah menyampaikan Rancangan Undang- Undang tentang Badan Usaha Milik Negara kepada Presiden Joko Widodo. Penyampaian tersebut sebagai awal dari langkah berikutnya, yaitu untuk dibicarakan bersama-sama dengan Presiden untuk kemudian dapat menghasilkan persetujuan bersama.

RUU ini masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2018 yang berarti 60 hari sesudah diterimanya rancangan tersebut, Presiden sudah harus menunjuk menteri yang menangani pembahasan itu lebih lanjut bersama DPR.

Secara substantif, terhadap undang-undang (UU) yang mengatur mengenai BUMN memang sudah seharusnya dilakukan penyesuaian-penyesuaian agar BUMN dapat mengikuti kemajuan-kemajuan yang terjadi dalam kegiatan bisnis dan perekonomian.

Diharapkan perubahan pengaturan terhadap BUMN dapat menjadikan BUMN bergerak lebih dinamis sehingga bisa bersaing dengan para kompetitor di ranah bisnisnya tanpa harus tersangkut dengan ketentuan-ketentuan yang membatasi atau menimbulkan risiko bagi pengurusnya ketika mereka dipacu untuk dapat bergerak lebih dinamis dalam rangka membesarkan perusahaan.

Substansi-substansi baru RUU BUMN

Secara garis besar terdapat materi-materi baru yang diatur pada RUU BUMN ini yang mana sebelumnya beberapa ketentuan tersebut selama ini diatur dalam ranah yang lebih teknis di dalam peraturan menteri BUMN. Di antara hal tersebut adalah pengaturan mengenai anak perusahaan, sinergi BUMN, pengelolaan dan pendayagunaan aset BUMN (termasuk pelepasan dan pemindahtanganannya), kewajiban pelaksanaan pembinaan dan kerja sama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program kemitraan serta pembinaan masyarakat melalui program bina lingkungan.

Pada dasarnya substansi-substansi baru itu masih mensyaratkan adanya pengaturan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, tetapi memberikan dasar kuat bahwa kegiatan tersebut memiliki dasar hukum pada undang-undang.

Dengan penempatan pada rancangan undang-undang tersebut, maka akan memberikan kedudukan hukum yang lebih kuat pada persoalan-persoalan tersebut, yang mana sebelumnya sering kali permasalahan hukum yang menjerat BUMN berasal dari adanya kesalahan dalam pelaksanaan hal tersebut.

Sebagai contoh adalah permasalahan sinergi BUMN yang kerap kali menimbulkan masalah pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di BUMN. Tentu, dengan ditempatkannya persoalan sinergi BUMN ke dalam undang-undang akan memberikan dasar yang sangat kuat bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menunjuk langsung sesama BUMN sehingga sepanjang penunjukan langsung tersebut sesuai dengan peraturan pelaksanaannya, tindakan tersebut tidaklah termasuk ke dalam perbuatan yang melawan hukum atau menyelundupkan hukum.

Contoh lainnya adalah mengenai pelepasan dan pemindahtanganan aset yang juga diatur di dalam RUU ini. Diharapkan, pengaturan tersebut dapat memberikan dasar yang kuat bagi direksi untuk melakukan pemindahtanganan aset oleh karena mekanisme dan otorisasinya diatur di dalam undang-undang.

Selain hal itu, pengaturan-pengaturan mengenai organ-organ korporasi juga telah diatur dengan lebih mendetail, di antaranya kriteria mengenai direksi dan komisaris, serta beberapa ketentuan mengenai wewenang menteri sebagai wakil pemerintah.

Perluasan makna BUMN dan pembatasan di anak perusahaan

RUU BUMN membuat perluasan terhadap definisi BUMN, sebagaimana dinyatakan bahwa pada Pasal 1 Angka 1 yang menjelaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara, baik melalui penyertaan langsung maupun tidak langsung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta yang berasal dari non-APBN, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan pengelolaannya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka akan terjadi pergeseran (shifting) besar- besaran dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya merupakan anak-anak perusahaan BUMN, bahkan terafiliasi dengan BUMN (yang mana negara ataupun BUMN bukan merupakan pengendali)  menjadi berstatus BUMN.

Akibat pergeseran ini adalah adanya perpindahan rezim pengaturan pada anak-anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi tersebut dari yang awalnya hanya terkait dengan mekanisme korporasi biasa beralih menjadi tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum BUMN.

Hal ini tentu bertentangan dengan salah satu tujuan dari proyek holding-isasi BUMN yang telah dilakukan pada beberapa kelompok usaha BUMN yang seharusnya membuat BUMN yang menjadi anak menjadi lebih dinamis oleh karena tidak sepenuhnya terikat dengan rezim hukum BUMN. Hal ini tentu kurang memihak kepada iklim investasi dan kegiatan bisnis dari anak perusahaan dan perusahaan afiliasi BUMN karena akan
turut terikat kepada regulasi terkait BUMN.

RUU BUMN melarang anak perusahaan membentuk anak perusahaan baru, baik melalui penyertaan modal pada badan usaha yang sudah ada maupun dengan melakukan penyertaan modal pada badan usaha yang akan didirikan.  Hal ini merupakan pembatasan kepada anak perusahaan untuk memiliki anak perusahaan di bawahnya sehingga pembentukan anak perusahaan hanya menjadi wilayah kewenangan BUMN induk.

Ketentuan ini menimbulkan disparitas antara kondisi riil BUMN saat ini, yang mana terdapat BUMN yang memiliki cucu, bahkan cicit perusahaan. Selain daripada itu, pembentukan anak perusahaan harus memperoleh persetujuan dari DPR terlebih dahulu. Dengan adanya pembatasan-pembatasan ini dikhawatirkan akan berdampak membatasi ruang gerak BUMN secara strategis dalam melakukan ekspansi bisnis melalui anak-anak perusahaannya.

Pembatasan privatisasi BUMN

RUU BUMN memberikan pengaturan mengenai privatisasi BUMN dengan menambahkan kriteria terhadap BUMN yang dapat dilakukan privatisasi. BUMN yang diprivatisasi dibatasi harus merupakan BUMN yang bergerak di industri atau sektor usaha kompetitif yang merugi dan membebani keuangan negara; dan/atau BUMN yang bergerak pada industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah dan BUMN tersebut tidak menguasai hajat hidup orang banyak.

Ketentuan ini mengarahkan bahwa privatisasi hanya dapat dilakukan kepada perusahaan yang buruk dalam kinerjanya, adapun terhadap perusahaan yang berada pada lingkup bisnis yang dinamis dan cepat mengalami perubahan privatisasi dapat dilakukan sepanjang bidang usaha tersebut tidak terkait dengan hajat hidup orang banyak.

Ketentuan tersebut, meskipun bernada sangat mengedepankan kepentingan nasional, di sisi lain dapat membatasi ekspansi dari bisnis BUMN. Dalam hal tertentu, BUMN tentu dapat memerlukan tambahan-tambahan modal yang tidak selalu berasal dari APBN, tetapi juga melibatkan partisipasi swasta ataupun publik dengan menjadi perusahaan terbuka, yang mana hal ini masuk ke dalam lingkup privatisasi.

Dengan demikian, hanya BUMN yang merugi dan perusahaan digital yang tidak strategis yang dapat menghimpun dana dalam bentuk penyertaan modal dari pihak swasta ataupun publik.

Perluasan wewenang DPR

Salah satu hal yang benar-benar terasa signifikan di dalam RUU BUMN yang disampaikan DPR adalah penguatan dan perluasan wewenang DPR dalam melakukan pengawasan kepada BUMN. RUU BUMN mengatur adanya kewenangan DPR dalam beberapa urusan BUMN, seperti pembentukan anak perusahaan, pelepasan atau pemindahtanganan aset BUMN sebagaimana dimaksud yang berdampak luas pada keuangan negara, pelepasan dan pemindahtanganan aset BUMN berupa tanah yang bernilai lebih dari Rp 100 miliar dan pemilihan direktur utama BUMN. Penguatan DPR (legislative heavy) ini tidak sejalan dengan fungsi utama DPR dalam bidang legislasi, penganggaran (budgeting), dan pengawasan karena DPR terlalu jauh masuk ke ranah eksekutif (pengelolaan).

RUU BUMN juga mengatur lebih ketat terkait proses aksi korporasi, yang mana dalam prosedurnya tidak hanya melalui pengkajian bersama antara menteri BUMN dan menteri keuangan, tetapi juga harus diusulkan kepada Presiden untuk kemudian usulan tersebut diajukan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, tindakan korporasi tersebut harus ditetapkan dalam peraturan pemerintah untuk kemudian dilaksanakan menteri BUMN sehingga dengan demikian tindakan korporasi tersebut telah berlaku sejak ditetapkan.

Pada dasarnya alur proses tersebut sedikit menyimpang dari alur proses pembentukan peraturan pemerintah karena dalam pembentukan peraturan pemerintah sesungguhnya tidak melibatkan peran DPR RI ataupun persetujuan DPR RI terlebih dahulu. Karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, DPR tak memiliki peran dalam pembentukan peraturan pemerintah.  Dengan demikian, perlu ditinjau kembali mengenai kesesuaian ketentuan tersebut dengan norma perundang-undangan yang ada pada  undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hal-hal itu menggeser paradigma dari bisnis BUMN yang seharusnya dijalankan berdasarkan business judgement rules menjadi government judgement rules. Adanya persetujuan DPR juga berpotensi memperlambat laju aktivitas bisnis BUMN, yang mana hal ini  dapat menghilangkan tujuan pendirian BUMN dengan karakteristiknya untuk mengejar keuntungan, oleh karena setiap proses persetujuan tentu tidak terlepas dari proses musyawarah yang akan memakan waktu. Sejatinya BUMN didudukkan sebagai entitas yang dituntut mencari keuntungan dengan maksimal sehingga negara dapat memanfaatkan kontribusinya untuk melakukan pembangunan nasional.

Beberapa ketentuan di dalam RUU BUMN mengandung hal-hal positif yang akan dapat dirasakan manfaatnya dalam rangka memperkuat landasan hukum pada beberapa kegiatan-kegiatan BUMN, seperti permasalahan sinergi BUMN, pengelolaan aset, pelepasan dan pemindahtanganan aset, serta program kemitraan dan bina lingkungan.

Namun, di sisi lain RUU BUMN ini mengandung ketentuan-ketentuan yang memberikan pembatasan pada wewenang dan bisnis BUMN serta adanya pemberian wewenang kepada DPR untuk terlibat dalam beberapa urusan yang penting dalam pengelolaan BUMN.

Pembatasan ruang gerak BUMN dan penambahan keterlibatan DPR dalam pengelolaan BUMN tersebut menjadikan RUU ini terkesan tidak mengikuti tren perkembangan bisnis saat ini yang membutuhkan kecepatan dan cenderung mengarah ke era masa lalu yang sangat birokratis serta bertentangan pula dengan konsep holding-isasi yang telah dilakukan di mana pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat aspek korporasi dan meminimalkan birokrasi pada proses bisnis BUMN. Dengan demikian, RUU BUMN ini lebih terasa sebagai sebuah langkah mundur bagi pengaturan pengelolaan BUMN.

Dewi Djalal Pengamat Hukum Korporasi Indonesia

 

Sumber: https://kompas.id/baca/opini/2018/11/14/ruu-bumn-antara-kemajuan-dan-kemunduran/

DDP diundang sebagai pemberi materi dalam workshop yang diadakan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dalam kesempatan tersebut DDP diwakili oleh Dewi Djalal selaku Managing Partner dengan pemaparan materi terkait “Legal Opinion For Corporate Lawyer”.

Adapun pemaparan materi yang disampaikan oleh Dewi Djalal meliputi Dasar Hukum Pasar Modal, Kedudukan Konsultan Hukum Dalam Industri Pasar Modal Indonesia, Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, Peran Konsultan Hukum Pasar Modal, Bentuk Jasa Konsultan Hukum Pasar Modal,  serta Legal Opinion di Bidang Pasar Modal dan Keuangan.

Pemaparan materi tersebut disampaikan oleh Dewi Djalal sebagai bentuk kontribusi sebagai salah satu anggota dari HKHPM.

JawaPos.com – Belakangan ini publik sangat menyorot isu penjualan aset salah satu BUMN yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu dianggap sangat merugikan BUMN itu sendiri atau negara.

Menurut Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal, BUMN harus mengelola asetnya dengan benar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Sebab aset yang dimiliki belum tentu membawa nilai keuntungan. Demikian pula sebaliknya, memiliki aset sedikit bukan pula membawa kerugian. Semua tergantung pada kemampuan perusahaan untuk dapat mengelola asetnya secara optimal.

“Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, akhir 2017 total aset BUMN mencapai lebih dari Rp 7.200 triliun. Aset yang kurang atau tidak optimal pemanfaatannya (idle) tentu menimbulkan biaya-biaya (pajak, maintenance, dan lain-lain) yang akan menjadi beban perusahaan,” kata Dewi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/7).

Tak Semua Aset yang Dimiliki BUMN Mendatangkan Keuntungan

Dewi mengatakan, semua aset itu belum tentu membawa keuntungan, demikian pula sebaliknya, memiliki aset sedikit bukan pula membawa kerugian. “Semua tergantung kemampuan perusahaan untuk mengelola asetnya secara optimal,” ujarnya.

Menurutnya, optimalisasi aset dapat dilakukan melalui kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Namun mitra itu harus mampu mengoptimalkan nilai perusahaan berdasarkan asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan dan kewajaran, yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing BUMN. “Kerja sama mengacu pada ketentuan dan memperhatikan aspek kemanfaatan dan keuntungan bagi BUMN,” katanya.

Dewi menegaskan, kerja sama harus dilakukan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan oleh Direksi sebagaimana diatur dalam PERMEN BUMN No. PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan Atas PERMEN BUMN No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama BUMN.

“Dalam hal idle aset, dapat dilakukan penghapusbukuan atau pemindahtanganan aset. Ini dapat dilakukan untuk aset yang tidak dapat didayagunakan secara optimal. Aset yang dipindahtangankan bukan aset produktif BUMN serta nilainya tidak signifikan,” ujar Dewi.

Teknis pelaksanaan tentang Penghapusbukuan aset BUMN dapat merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara yang mana terakhir diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER/22/MBU/12/2014.

Optimalisasi aset BUMN melalui penjualan atau kerja sama perlu dilaksanakan BUMN berdasarkan SOP yang jelas dan sesuai dengan peraturan. SOP yang jelas diharapkan dapat mewujudkan pengambilan keputusan bisnis yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta terhindar dari perbuatan melawan hukum.

“Penjualan dilakukan secara berjenjang dari lelang terbuka, mendapat persetujuan Dewan Komisaris, pemegang saham atau RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar BUMN. Yang pasti harus menguntungkan,” ujarnya.

Selain itu, penentuan harga harus dilakukan dengan transparan oleh tim penilai atau profesi penilai tertentu, atau pun bilamana perlu dilakukan penyesuaian dengan meminta pendapat Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi Setempat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta kepada kantor pelayanan pajak setempat dalam hal penyesuaian harga yang terkait dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Sumber: https://www.jawapos.com/ekonomi/28/07/2018/tak-semua-aset-yang-dimiliki-bumn-mendatangkan-keuntungan

VIVA – Pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan benar bisa mengoptimalkan nilai perusahaan. Namun, hal yang harus dipahami adalah dengan memiliki aset banyak belum tentu membawa keuntungan.

Demikian pula sebaliknya, menurut Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal, memiliki aset sedikit bukan pula membawa kerugian. Semua tergantung pada kemampuan perusahaan untuk dapat mengelola asetnya secara optimal.

“Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, akhir 2017 total aset BUMN mencapai lebih dari Rp7.200 triliun. Aset yang kurang atau tidak optimal pemanfaatannya (idle) tentu menimbulkan biaya-biaya (pajak, maintenance, dan lain-lain) yang akan menjadi beban perusahaan,” kata dalam keterangan tertulisnya, Jumat,27 Juli 2018.

Menurutnya, optimalisasi aset dapat dilakukan melalui kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Namun, mitra itu harus mampu mengoptimalkan nilai perusahaan berdasarkan asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan dan kewajaran, yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing BUMN.

“Kerja sama mengacu pada ketentuan dan memperhatikan aspek kemanfaatan dan keuntungan bagi BUMN,” katanya.

Dewi menjelaskan, kerja sama yang optimal itu harus dilakukan berdasarkan standard operating procedure (SOP) yang ditetapkan oleh direksi. Sebagaimana diatur  dalam Permen BUMN No. PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan Atas Permen BUMN No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama BUMN.

“Dalam hal idle aset, dapat dilakukan penghapusbukuan atau pemindahtanganan aset. Ini dapat dilakukan untuk aset yang tidak dapat didayagunakan secara optimal. Aset yang dipindahtangankan bukan aset produktif BUMN serta nilainya tidak signifikan,” ujar Dewi.

Teknis pelaksanaan tentang Penghapusbukuan aset BUMN itu, dapat merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara. Yang mana terakhir diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER/22/MBU/12/2014.

SOP yang jelas lanjutnya, diharapkan dapat mewujudkan pengambilan keputusan bisnis yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta terhindar dari perbuatan melawan hukum.

“Penjualan dilakukan secara berjenjang dari lelang terbuka, mendapat persetujuan Dewan Komisaris, pemegang saham atau RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar BUMN. Yang pasti harus menguntungkan,” ujarnya.

Harus Transparan

Selain itu, penentuan harga harus dilakukan dengan transparan oleh tim penilai atau profesi penilai tertentu, atau meminta pendapat Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi Setempat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta kepada kantor pelayanan pajak setempat dalam hal penyesuaian harga yang terkait dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Meski demikian menurutnya, prosedur-prosedur di atas disarankan untuk dapat meminta pertimbangan hukum dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN). Atau, konsutan hukum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi permasalahan hukum.

“Kewenangan hukum yang dimiliki lembaga-lembaga tersebut mencakup pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit) dengan harapan  dapat memperkecil celah pelanggaran hukum dan meningkatkan kualitas kepatuhan terhadap hukum (legal compliance) pada upaya pendayagunaan ataupun penjualan aset tersebut,” tegasnya. (ren)

Sumber: https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1058654-cegah-kasus-hukum-optimalisasi-aset-bumn-harus-dengan-cara-yang-benar

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus cerdas dalam mengelola asetnya. Hal tersebut penting dilakukan agar aset tersebut tidak membebani pemerintah. Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal mengatakan bahwa BUMN harus mampu mengelola asetnya dengan benar guna mengoptimalkan nilai perusahaan. “Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, akhir 2017 total aset BUMN mencapai lebih dari Rp 7.200 triliun. Aset yang kurang atau tidak optimal pemanfaatannya (idle) tentu menimbulkan biaya-biaya (pajak, maintenance, dan lain-lain) yang akan menjadi beban perusahaan,” ujar Dewi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/7/2018). Menurut Dewi, BUMN dan juga pemerintah harus paham jika tak selamanya memiliki aset yang besar adalah sebuah keuntungan. Begitu pun sebaliknya, aset sedikit bukan berarti sebuah kerugian.

“Semua itu tergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya secara optimal,” sebut dia. Salah satu cara yang bisa digunakan BUMN untuk mengotimalisasi asetnya adalah melalui kerja sama menguntungkan dengan pihak lain. Namun demikian, Dewi menegaskan bahwa kerja sama tersebut bukan sekadar kerja sama. Pasalnya, mitra yang ingin diajak kerja sama harus mampu mengoptimalkan nilai perusahaan berdasarkan asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan dan kewajaran, yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing BUMN. “Kerja sama mengacu pada ketentuan dan memperhatikan aspek kemanfaatan dan keuntungan bagi BUMN,” imbuh dia. Dewi menambahkan, kerja sama itu harus dilakukan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan oleh direksi seperti tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permen BUMN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama BUMN. Adapun optimalisasi aset BUMN melalui penjualan atau kerja sama harus sesuai SOP tersebut dilakukan agar terwujudnya pengambilan keputusan bisnis yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta terhindar dari perbuatan melawan hukum. “Penjualan dilakukan secara berjenjang dari lelang terbuka, mendapat persetujuan Dewan Komisaris, pemegang saham atau RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar BUMN. Yang pasti harus menguntungkan,” tambah Dewi. Sementara untuk aset yang idle, BUMN bisa melakukan penghapusbukuan atau pemindahtanganan aset seperti tercantum dalam Permen BUMN Nomor 2 Tahun 2010 yang kemudian diubah melalui Permen BUMN Nomor 12 Tahun 2014. “Ini dapat dilakukan untuk aset yang tidak dapat didayagunakan secara optimal. Aset yang dipindahtangankan bukan aset produktif BUMN serta nilainya tidak signifikan,” ucap Dewi.

Sumber: https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/27/195724226/bumn-harus-cerdas-mengelola-aset.

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian BUMN diminta cerdas mengelola aset BUMN. Hal itu penting agar aset yang ada saat ini tidak membebani pemerintah.

Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal mengatakan BUMN harus mengelola asetnya dengan benar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.

“Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, akhir 2017 total aset BUMN mencapai lebih dari Rp7.200 triliun. Aset yang kurang atau tidak optimal pemanfaatannya (idle) tentu menimbulkan biaya-biaya (pajak, maintenance, dan lain-lain) yang akan menjadi beban perusahaan,” kata Dewi dalam keterangan tertulisnya, Jumat,27 Juli 2018.

Dewi mengatakan, semua aset itu belum tentu membawa keuntungan, demikian pula sebaliknya, memiliki aset sedikit bukan pula membawa kerugian. “Semua tergantung kemampuan perusahaan untuk mengelola asetnya secara optimal,” ujarnya.

Menurutnya, optimalisasi aset dapat dilakukan melalui kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Namun mitra itu harus mampu mengoptimalkan nilai perusahaan berdasarkan asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan dan kewajaran, yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing BUMN.

“Kerja sama mengacu pada ketentuan dan memperhatikan aspek kemanfaatan dan keuntungan bagi BUMN,” katanya.

Dewi menegaskan, kerja sama harus dilakukan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan oleh Direksi sebagaimana diatur dalam PERMEN BUMN No. PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan Atas PERMEN BUMN No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama BUMN.

“Dalam hal idle aset, dapat dilakukan penghapusbukuan atau pemindahtanganan aset. Ini dapat dilakukan untuk aset yang tidak dapat didayagunakan secara optimal. Aset yang dipindahtangankan bukan aset produktif BUMN serta nilainya tidak signifikan,” ujar Dewi.

Teknis pelaksanaan tentang Penghapusbukuan aset BUMN dapat merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara yang mana terakhir diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER/22/MBU/12/2014.

Optimalisasi aset BUMN melalui penjualan atau kerja sama perlu dilaksanakan BUMN berdasarkan SOP yang jelas dan sesuai dengan peraturan.

“Penjualan dilakukan secara berjenjang dari lelang terbuka, mendapat persetujuan Dewan Komisaris, pemegang saham atau RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar BUMN. Yang pasti harus menguntungkan,” ujarnya.

Sumber: https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/VNnR8mJN-pengamat-pemerintah-harus-cerdas-mengelola-aset-bumn

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian BUMN diminta cerdas mengelola aset BUMN. Hal itu penting agar aset yang ada saat ini tidak membebani pemerintah.

Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal mengatakan BUMN harus mengelola asetnya dengan benar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.

“Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, akhir 2017 total aset BUMN mencapai lebih dari Rp7.200 triliun. Aset yang kurang atau tidak optimal pemanfaatannya (idle) tentu menimbulkan biaya-biaya (pajak, maintenance, dan lain-lain) yang akan menjadi beban perusahaan,” kata Dewi dalam keterangan tertulisnya, Jumat,27 Juli 2018.

Dewi mengatakan, semua aset itu belum tentu membawa keuntungan, demikian pula sebaliknya, memiliki aset sedikit bukan pula membawa kerugian. “Semua tergantung kemampuan perusahaan untuk mengelola asetnya secara optimal,” ujarnya.

Menurutnya, optimalisasi aset dapat dilakukan melalui kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Namun mitra itu harus mampu mengoptimalkan nilai perusahaan berdasarkan asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan dan kewajaran, yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing BUMN.

“Kerja sama mengacu pada ketentuan dan memperhatikan aspek kemanfaatan dan keuntungan bagi BUMN,” katanya.

Dewi menegaskan, kerja sama harus dilakukan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan oleh Direksi sebagaimana diatur dalam PERMEN BUMN No. PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan Atas PERMEN BUMN No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama BUMN.

“Dalam hal idle aset, dapat dilakukan penghapusbukuan atau pemindahtanganan aset. Ini dapat dilakukan untuk aset yang tidak dapat didayagunakan secara optimal. Aset yang dipindahtangankan bukan aset produktif BUMN serta nilainya tidak signifikan,” ujar Dewi.

Teknis pelaksanaan tentang Penghapusbukuan aset BUMN dapat merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara yang mana terakhir diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER/22/MBU/12/2014.

Optimalisasi aset BUMN melalui penjualan atau kerja sama perlu dilaksanakan BUMN berdasarkan SOP yang jelas dan sesuai dengan peraturan.

“Penjualan dilakukan secara berjenjang dari lelang terbuka, mendapat persetujuan Dewan Komisaris, pemegang saham atau RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar BUMN. Yang pasti harus menguntungkan,” ujarnya.

Sumber: http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/VNnR8mJN-pengamat-pemerintah-harus-cerdas-mengelola-aset-bumn

DDP law Office went outing to Bangkok and Pattaya, Thailand. As the theme of this outing was “Capacity Building”, the primary goal of this outing was to close the bond between Partners, Associates and Staffs of DDP. The outing itself was held from 11st to 14th January 2018.

The outing was started from Pattaya, visited Frost Magical of Ice GEMS Factory, lunch  at Nongmooch Village, continued to Grand Palace & Emerald Budha Temple and many other cultural and historical sites.

Jakarta: Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal mengatakan sehubungan dengan terus berjalannya proses holdingisasi, BUMN yang menjadi perusahaan induk harus segera membuat Standard Operating Procedure (SOP) untuk mengelola aset-asetnya.

“Hal yang menjadi tantangan adalah masing-masing BUMN dalam waktu sampai 20 Februari 2018 atau enam bulan sejak dikeluarkannya Permen BUMN PER-03/MBU/2017 untuk dapat membuat SOP kerja sama yang paling menguntungkan dan juga mencerminkan aspek-aspek good governance sehingga dapat mewujudkan pengambilan keputusan bisnis yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan,” kata Dewi di Jakarta, Jumat, 22 Desember 2017.

Dalam hal ini pejabat biro hukum di masing-masing BUMN perlu mengelaborasi dan menginventarisasi hal-hal yang tetap perlu dijalankan dari peraturan terdahulu dan permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi ketika berpedoman pada Permen BUMN 13/2014.

Dewi mengatakan, SOP itu sangat penting karena terkait pemanfaatan aset yang dimiliki BUMN Induk. Sebab terdapat aset-aset yang mungkin tidak lagi bermanfaat. Aset yang tak termanfaatkan ini dalam dunia bisnis menjadi beban yang mengurangi keuntungan perusahaan.

Dia menjelaskan, SOP itu harus secara jelas mengatur tata cara pemanfaatan aset. Pertama, menyangkut kerja sama dengan pihak ketiga apakah itu akan menggunakan skema-skema seperti Build Operate Transfer (BOT), Build Transfer Operate (BTO), Kerjasama Usaha, Kerjasama Operasional, sewa dan pinjam pakai.

“Skema pemanfaatan aset dengan pihak ketiga ini diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-13/MBU/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN PER-04/MBU/08/2017,” jelasnya.

SOP pendayagunaan aset juga memiliki kedudukan yang penting sehubungan dengan penghapusbukan aset yang tidak produktif. Penghapusbukuan aset BUMN saat ini merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara yang mana terakhir kali diubah melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-22/MBU/12/2014. Penghapusbukuan ataupun pemindahtanganan dapat dilakukan untuk mengantisipasi bilamana terdapat aset yang tidak dapat didayagunakan secara optimal.

“Salah satu cara dari penghapusbukan adalah dengan pemindahtanganan melalui penjualan. Untuk melepaskan aset itu diperlukan kehati-hatian agar terhindar dari kerugian negara yang terjadi akibat adanya perbuatan melawan hukum. Disinilah kedudukan SOP terkait pendayagunaan aset itu penting untuk memastikan aset yang akan dilepas memang sudah tidak dapat didayagunakan secara optimal dengan demikian terdapat kepastian untuk menghindari adanya unsur melawan hukum pada keputusan tentang pelepasan aset,” jelasnya.

Lebih lanjut Dewi menjelaskan bahwa dalam konteks holdingisasi, penjualan aset-aset tidak produktif anak perusahaan tetap harus bersesuaian dengan prinsip-prinsip penjualan aset pada holding, yakni bahwa penjualan aset itu menguntungkan bagi perusahaan, kemudian penjualan dilakukan harus secara berjenjang dari lelang terbuka, penawaran terbatas sampai penunjukan langsung, selain itu penjualan itu harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dewan komisaris atau harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham tertentu ataupun RUPS sesuai ketentuan anggaran dasar BUMN tersebut.

Kemudian, penentuan harga harus dilakukan dengan transparan oleh tim penilai atau profesi penilai tertentu. Atau, meminta pendapat dari Kejaksaan Agung atau kejaksaan tinggi setempat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan juga terhadap nilai NJOP dapat dikonsultasikan pada kantor pelayanan pajak setempat.

“Jadi penjualan aset BUMN memerlukan proses yang tidak sederhana. Bahkan, kalau menyalahi prosedur bisa dijerat denga pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Karena itulah, ketaatan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan menjadi mutlak, demikian pula terhadap anak-anak perusahaan BUMN,” tutupnya.

Dewi menambahkan, bahwa SOP di BUMN Induk ini bisa juga diadaptasi SOP bagi anak-anak perusahaan. Ini berarti tahapan-tahapan dalam pemanfaatan aset di anak perusahaan bisa disamakan dengan di BUMN Induk.

“Jadi, prosedur penjualan aset anak perusahaan itu sama dengan penjualan aset oleh sebuah BUMN,” pungkasnya.

Sumber: https://www.medcom.id/ekonomi/energi/VNnJwl2N-holdingisasi-bumn-perlu-ada-sop

Jakarta: Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal mengatakan sehubungan dengan terus berjalannya proses holdingisasi, BUMN yang menjadi perusahaan induk harus segera membuat Standard Operating Procedure (SOP) untuk mengelola aset-asetnya.

“Hal yang menjadi tantangan adalah masing-masing BUMN dalam waktu sampai 20 Februari 2018 atau enam bulan sejak dikeluarkannya Permen BUMN PER-03/MBU/2017 untuk dapat membuat SOP kerja sama yang paling menguntungkan dan juga mencerminkan aspek-aspek good governance sehingga dapat mewujudkan pengambilan keputusan bisnis yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan,” kata Dewi di Jakarta, Jumat, 22 Desember 2017.

Dalam hal ini pejabat biro hukum di masing-masing BUMN perlu mengelaborasi dan menginventarisasi hal-hal yang tetap perlu dijalankan dari peraturan terdahulu dan permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi ketika berpedoman pada Permen BUMN 13/2014.

Dewi mengatakan, SOP itu sangat penting karena terkait pemanfaatan aset yang dimiliki BUMN Induk. Sebab terdapat aset-aset yang mungkin tidak lagi bermanfaat. Aset yang tak termanfaatkan ini dalam dunia bisnis menjadi beban yang mengurangi keuntungan perusahaan.

Dia menjelaskan, SOP itu harus secara jelas mengatur tata cara pemanfaatan aset. Pertama, menyangkut kerja sama dengan pihak ketiga apakah itu akan menggunakan skema-skema seperti Build Operate Transfer (BOT), Build Transfer Operate (BTO), Kerjasama Usaha, Kerjasama Operasional, sewa dan pinjam pakai.

“Skema pemanfaatan aset dengan pihak ketiga ini diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-13/MBU/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN PER-04/MBU/08/2017,” jelasnya.

SOP pendayagunaan aset juga memiliki kedudukan yang penting sehubungan dengan penghapusbukan aset yang tidak produktif. Penghapusbukuan aset BUMN saat ini merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara yang mana terakhir kali diubah melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-22/MBU/12/2014. Penghapusbukuan ataupun pemindahtanganan dapat dilakukan untuk mengantisipasi bilamana terdapat aset yang tidak dapat didayagunakan secara optimal.

“Salah satu cara dari penghapusbukan adalah dengan pemindahtanganan melalui penjualan. Untuk melepaskan aset itu diperlukan kehati-hatian agar terhindar dari kerugian negara yang terjadi akibat adanya perbuatan melawan hukum. Disinilah kedudukan SOP terkait pendayagunaan aset itu penting untuk memastikan aset yang akan dilepas memang sudah tidak dapat didayagunakan secara optimal dengan demikian terdapat kepastian untuk menghindari adanya unsur melawan hukum pada keputusan tentang pelepasan aset,” jelasnya.

Lebih lanjut Dewi menjelaskan bahwa dalam konteks holdingisasi, penjualan aset-aset tidak produktif anak perusahaan tetap harus bersesuaian dengan prinsip-prinsip penjualan aset pada holding, yakni bahwa penjualan aset itu menguntungkan bagi perusahaan, kemudian penjualan dilakukan harus secara berjenjang dari lelang terbuka, penawaran terbatas sampai penunjukan langsung, selain itu penjualan itu harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dewan komisaris atau harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham tertentu ataupun RUPS sesuai ketentuan anggaran dasar BUMN tersebut.

Kemudian, penentuan harga harus dilakukan dengan transparan oleh tim penilai atau profesi penilai tertentu. Atau, meminta pendapat dari Kejaksaan Agung atau kejaksaan tinggi setempat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan juga terhadap nilai NJOP dapat dikonsultasikan pada kantor pelayanan pajak setempat.

“Jadi penjualan aset BUMN memerlukan proses yang tidak sederhana. Bahkan, kalau menyalahi prosedur bisa dijerat denga pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Karena itulah, ketaatan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan menjadi mutlak, demikian pula terhadap anak-anak perusahaan BUMN,” tutupnya.

Dewi menambahkan, bahwa SOP di BUMN Induk ini bisa juga diadaptasi SOP bagi anak-anak perusahaan. Ini berarti tahapan-tahapan dalam pemanfaatan aset di anak perusahaan bisa disamakan dengan di BUMN Induk.

“Jadi, prosedur penjualan aset anak perusahaan itu sama dengan penjualan aset oleh sebuah BUMN,” pungkasnya.

Sumber: http://m.metrotvnews.com/ekonomi/energi/VNnJwl2N-holdingisasi-bumn-perlu-ada-sop