JawaPos.com – Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal mengatakan, induk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus membuat aturan baku dalam mengelola aset-asetnya. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Permen BUMN terkait holding BUMN.

“Hal yang menjadi tantangan adalah masing-masing BUMN dalam waktu sampai 20 Februari 2018 atau 6 bulan sejak dikeluarkannya Permen BUMN PER-03/MBU/2017 untuk dapat membuat SOP kerja sama yang paling menguntungkan dan juga mencerminkan aspek-aspek good governance, sehingga dapat mewujudkan pengambilan keputusan bisnis yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Dewi di Jakarta, Jumat (22/12).

Dalam hal ini pejabat biro hukum di masing-masing BUMN perlu mengelaborasi dan menginventarisasi hal-hal yang perlu dijalankan dari peraturan terdahulu dan permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi pada Permen BUMN 13/2014.

Dewi mengatakan, SOP itu sangat penting terkait pemanfaatan aset yang dimiliki BUMN Induk. Sebab, terdapat aset-aset yang mungkin tidak lagi bermanfaat. Aset yang tak termanfaatkan ini dalam dunia bisnis menjadi beban yang mengurangi keuntungan perusahaan.

Dia menjelaskan, SOP itu harus secara jelas mengatur tata cara pemanfaatan aset. Pertama, menyangkut kerja sama dengan pihak ketiga apakah itu akan menggunakan skema-skema seperti Build Operate Transfer (BOT), Build Transfer Operate (BTO), Kerja Sama Usaha, Kerja Sama Operasional, sewa dan pinjam pakai.

“Skema pemanfaatan aset dengan pihak ketiga ini diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-13/MBU/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN PER-04/MBU/08/2017,” jelasnya.

SOP pendayagunaan aset juga memiliki kedudukan yang penting sehubungan dengan penghapusbukuan aset yang tidak produktif. Penghapusbukuan aset BUMN saat ini merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara yang terakhir kali diubah melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-22/MBU/12/2014. Penghapusbukuan ataupun pemindahtanganan dapat dilakukan untuk mengantisipasi jika terdapat aset yang tidak dapat didayagunakan secara optimal.

“Salah satu cara dari penghapusbukuan adalah dengan pemindahtanganan melalui penjualan. Untuk melepaskan aset itu diperlukan kehati-hatian agar terhindar dari kerugian negara yang terjadi akibat adanya perbuatan melawan hukum. Di sinilah kedudukan SOP terkait pendayagunaan aset itu penting untuk memastikan aset yang akan dilepas memang sudah tidak dapat didayagunakan secara optimal dengan demikian terdapat kepastian untuk menghindari adanya unsur melawan hukum pada keputusan tentang pelepasan aset,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dewi menjelaskan dalam konteks holdingisasi, penjualan aset-aset tidak produktif anak perusahaan tetap harus bersesuaian dengan prinsip-prinsip penjualan aset pada holding, yakni bahwa penjualan aset itu menguntungkan bagi perusahaan, penjualan dilakukan harus secara berjenjang dari lelang terbuka, penawaran terbatas sampai penunjukan langsung. Selain itu, penjualan itu harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dewan komisaris atau harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham tertentu ataupun RUPS sesuai ketentuan anggaran dasar BUMN tersebut.

Kemudian, penentuan harga harus dilakukan dengan transparan oleh tim penilai atau profesi penilai tertentu. Atau, meminta pendapat dari Kejaksaan Agung atau kejaksaan tinggi setempat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan juga terhadap nilai NJOP dapat dikonsultasikan pada kantor pelayanan pajak setempat.

“Jadi penjualan aset BUMN memerlukan proses yang tidak sederhana. Bahkan, kalau menyalahi prosedur bisa dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Karena itulah, ketaatan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan menjadi mutlak, demikian pula terhadap anak-anak perusahaan BUMN,” tutupnya.

Dewi menambahkan, SOP di BUMN Induk ini bisa juga diadaptasi bagi anak-anak perusahaan. Hal ini berarti tahapan-tahapan dalam pemanfaatan aset di anak perusahaan bisa disamakan dengan di BUMN Induk.

“Jadi, prosedur penjualan aset anak perusahaan itu sama dengan penjualan aset oleh sebuah BUMN,” katanya.

Sumber: https://www.jawapos.com/read/2017/12/22/176804/induk-holding-diminta-buat-aturan-baku-soal-pengelolaan-aset-negara

WARTA KOTA, JAKARTA- Proses pembentukan holding atau perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus dilakukan.

Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal mengatakan, perusahaan Induk harus segera membuat Standard Operating Procedure (SOP) untuk mengelola aset-asetnya.

Menurutnya, hal yang menjadi tantangan adalah masing-masing BUMN ditargetkan hinga 20 Februari 2018 atau enam  bulan sejak dikeluarkannya Permen BUMN PER-03/MBU/2017 untuk dapat membuat SOP kerjasama yang paling menguntungkan. ”Juga SOP yang mencerminkan aspek-aspek tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga dapat mewujudkan pengambilan keputusan bisnis yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan,” kata Dewi dalam keterangan persnya yang diterima , Jumat (22/12/2017).

Dewi mengatakan, pejabat biro hukum di masing-masing BUMN perlu mengelaborasi dan menginventarisasi hal-hal yang tetap perlu dijalankan dari peraturan terdahulu. Serta memperhatikan permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi ketika berpedoman pada Permen BUMN 13/2014.

SOP itu, lanjut Dewi, sangat penting karena terkait pemanfaatan aset yang dimiliki BUMN Induk. “Sebab terdapat aset-aset yang mungkin tidak lagi bermanfaat. Aset yang tak termanfaatkan ini dalam dunia bisnis menjadi beban yang mengurangi keuntungan perusahaan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, SOP itu harus secara jelas mengatur tata cara pemanfaatan aset. Pertama, menyangkut kerjasama dengan pihak ketiga.  “Apakah itu akan menggunakan skema-skema seperti Build Operate Transfer (BOT), Build Transfer Operate (BTO), Kerjasama Usaha, Kerjasama Operasional, sewa dan pinjam pakai,” ujarnya.

Skema pemanfaatan aset dengan pihak ketiga ini, lanjutnya, diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-13/MBU/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN PER-04/MBU/08/2017.

“SOP pendayagunaan aset juga memiliki kedudukan yang penting sehubungan dengan penghapusbukuan aset yang tidak produktif,” ujarnya. Penghapusbukuan aset BUMN saat ini merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara yang mana terakhir kali diubah melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-22/MBU/12/2014.

Penghapusbukuan ataupun pemindahtanganan dapat dilakukan untuk mengantisipasi bilamana terdapat aset yang tidak dapat didayagunakan secara optimal. “Salah satu cara dari penghapusbukan adalah dengan pemindahtanganan melalui penjualan. Untuk melepaskan aset itu diperlukan kehati-hatian agar terhindar dari kerugian negara yang terjadi akibat adanya perbuatan melawan hokum,” ujarnya.

“Di sinilah kedudukan SOP terkait pendayagunaan aset itu penting untuk memastikan aset yang akan dilepas memang sudah tidak dapat didayagunakan secara optimal dengan demikian terdapat kepastian untuk menghindari adanya unsur melawan hukum pada keputusan tentang pelepasan aset,” jelasnya.

Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal
Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal (istimewa)

Dewi menjelaskan bahwa dalam konteks holdingisasi, penjualan aset-aset tidak produktif anak perusahaan tetap harus bersesuaian dengan prinsip-prinsip penjualan aset pada holding. Yakni penjualan aset itu menguntungkan bagi perusahaan, kemudian penjualan dilakukan harus secara berjenjang dari lelang terbuka, penawaran terbatas sampai penunjukan langsung.

Selain itu penjualan itu harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dewan komisaris atau harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham tertentu ataupun RUPS sesuai ketentuan anggaran dasar BUMN tersebut.

Kemudian,  penentuan harga harus dilakukan dengan transparan oleh tim penilai atau profesi penilai tertentu. Atau, meminta pendapat dari Kejaksaan Agung atau kejaksaan tinggi setempat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan juga terhadap nilai NJOP dapat dikonsultasikan pada kantor pelayanan pajak setempat.

“Jadi penjualan aset BUMN memerlukan proses yang tidak sederhana. Bahkan, kalau menyalahi prosedur bisa dijerat denga pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Karena itulah, ketaatan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan menjadi mutlak, demikian pula terhadap anak-anak perusahaan BUMN” jelasnya lagi.

Dewi menambahkan, bahwa SOP di BUMN Induk ini bisa juga diadaptasi SOP bagi anak-anak perusahaan. Artinya, kata Dewi, tahapan-tahapan dalam pemanfaatan aset di anak perusahaan bisa disamakan dengan di BUMN Induk.

Sumber: http://wartakota.tribunnews.com/2017/12/22/perusahaan-induk-bumn-harus-buat-sop-pengelolaan-aset

RMOL. BUMN yang menjadi perusahaan induk harus segera membuat Standard Operating Procedure (SOP) untuk mengelola aset-asetnya seiring dengan berjalannya proses holdingisasi.

Hal itu dikatakan Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal dalam perbincangan di Jakarta, Jumat (22/12).

Menurut Dewi hal yang menjadi tantangan saat ini adalah dalam rentang waktu dikeluarkannya Permen BUMN PER-03/MBU/2017 masing-masing BUMN diharapkan bisa membuat SOP kerjasama yang menguntungkan dan mencerminkan aspek-aspek good governance. Sehingga dapat mewujudkan pengambilan keputusan bisnis yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dewi menjelaskan, pejabat biro hukum di masing-masing BUMN juga perlu mengelaborasi dan menginventarisasi hal-hal yang tetap perlu dijalankan dari peraturan terdahulu dan permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi ketika berpedoman pada Permen BUMN 13/2014.

SOP itu, kata dia, sangat penting lantaran terkait pemanfaatan aset yang dimiliki BUMN Induk. Apalagi, terdapat aset-aset yang mungkin tidak lagi bermanfaat. Aset yang tak termanfaatkan ini dalam dunia bisnis menjadi beban yang mengurangi keuntungan perusahaan.

SOP itu, lanjut Dewi, juga harus secara jelas mengatur tata cara pemanfaatan aset. Pertama, menyangkut kerjasama dengan pihak ketiga
apakah itu akan menggunakan skema-skema seperti Build Operate Transfer (BOT), Build Transfer Operate (BTO), Kerjasama Usaha, Kerjasama Operasional, sewa dan pinjam pakai.

“Skema pemanfaatan aset dengan pihak ketiga ini diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-13/MBU/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri BUMN
PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama BUMN sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN PER-04/MBU/08/2017,” jelasnya.

SOP pendayagunaan aset juga memiliki kedudukan yang penting sehubungan dengan penghapusbukan aset yang tidak produktif. Penghapusbukuan aset BUMN saat ini merujuk pada Peraturan Menteri BUMN 02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan aktiva tetap BUMN yang terakhir kali diubah melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-22/MBU/12/2014.

Penghapusbukuan ataupun pemindahtanganan dapat dilakukan untuk mengantisipasi bilamana terdapat aset yang tidak dapat didayagunakan
secara optimal.

Menurut Dewi, salah satu cara penghapusbukan adalah dengan pemindahtanganan melalui penjualan.

Untuk melepaskan aset itu diperlukan kehati-hatian agar terhindar dari kerugian negara yang terjadi akibat adanya perbuatan melawan hukum.

“Disinilah kedudukan SOP terkait pendayagunaan
aset itu penting untuk memastikan aset yang akan dilepas memang sudah tidak dapat didayagunakan secara optimal dengan demikian terdapat kepastian untuk menghindari adanya unsur melawan hukum pada keputusan tentang pelepasan aset,” papar Dewi.

Lebih lanjut Dewi menjelaskan bahwa dalam konteks holdingisasi, penjualan aset-aset tidak produktif anak perusahaan tetap harus bersesuaian dengan prinsip-prinsip penjualan aset pada holding, yakni bahwa penjualan aset itu menguntungkan bagi perusahaan.

Kemudian penjualan dilakukan harus secara berjenjang dari lelang terbuka, penawaran terbatas sampai penunjukan langsung.

Selain itu penjualan itu harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dewan komisaris atau harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham tertentu ataupun RUPS sesuai ketentuan anggaran dasar BUMN tersebut.

Bukan hanya itu, penentuan harga harus dilakukan dengan transparan oleh tim penilai atau profesi penilai tertentu. Atau, meminta pendapat
dari Kejaksaan Agung atau kejaksaan tinggi setempat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga terhadap nilai NJOP dapat dikonsultasikan pada kantor pelayanan pajak setempat.

“Jadi penjualan aset BUMN memerlukan proses yang tidak sederhana. Bahkan, kalau menyalahi prosedur bisa dijerat denga pasal 2 dan pasal
3 Undang-Undang Tipikor. Karena itulah, ketaatan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan menjadi mutlak, demikian pula terhadap
anak-anak perusahaan BUMN,” jelas Dewi.

Dia menambahkan, SOP di BUMN Induk ini bisa juga diadaptasi SOP bagi anak-anak perusahaan. Ini berarti tahapan-tahapan dalam pemanfaatan
aset di anak perusahaan bisa disamakan dengan di BUMN Induk.

“Jadi, prosedur penjualan aset anak perusahaan itu sama dengan penjualan aset oleh sebuah BUMN,” demikian Dewi. [nes]

Sumber: http://ekbis.rmol.co/read/2017/12/23/319420/BUMN-Harus-Buat-SOP-Kelola-Proses-Holdingisasi-

DDP was invited to provide course of law in Indonesia for Air Force Army of Republic of Indonesia (TNI-AU). It was held on December 1, 2017. DDP’s Partner, Ari Wahyudi Hertanto was presenting the topic concerning the law of organization of enterprises. This topic covered the forms of legal entity itself, as Indonesia have six different legal entities. From Limited Liability Company to Partnership, every entity has different requirement of establishment, organ/structure, function and responsibility.

In the practice, Ari Wahyudi Hertanto also shared his professional experiences, since he has extensive experiences at the business law and corporation industry. DDP’s participation in this course as a form of social contribution for dissemination of law in Indonesia to the public.

For further information related to the providing services, please contact us at +622121390945 or by email mailto:info@ddplawoffice.co.id

Pembentukan holding BUMN yang direncanakan pemerintah masih menghadapi beragam kendala. Di antara terkait regulasi atau undang-undang. Hal itu membuat BUMN lamban bergerak.

Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal mengatakan, pembentukan “holding” BUMN membutuhkan penyempurnaan aturan, seperti UU Keuangan Negara yang dinilai menyulitkan manajemen BUMN untuk bergerak gesit dalam menghadapi perkembangan dunia usaha.

“Ini karena UU itu mengatur kalau keputusan bisnis yang diambil ternyata salah dan perusahaan merugi maka berpotensi dikategorikan dalam kerugian negara,” ujarnya di Jakarta, Rabu (22/11).

Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal (dok. JawaPos.com)
Dia melanjutkan, BUMN cenderung untuk mengambil keputusan yang aman untuk menghindari risiko, sehingga membuatnya kalah gesit dengan perusahaan swasta. Akibatnya kalah cepat dalam bersaing.

“Kalau berbisnis tentu ada kemungkinan untung rugi. Inilah yang membuat mereka kalah gesit dengan perusahaan swasta sehingga kalah cepat dalam bersaing. Terutama saat dihadapkan pada aspek ‘future value’ yang biasa dihadapi swasta namun terdengar asing di lingkungan BUMN terlebih aparat penegak hukum,” kata Dewi yang saat ini merupakan Kandidat Doktor Fakultas Hukum UGM.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno telah menetapkan setidaknya enam induk usaha (holding) BUMN akan terbentuk dalam dua tahun ke depan.

Pada 2017, dua holding yang siap beroperasi adalah holding BUMN Pertambangan dengan induk perusahaan PT Inalum serta holding BUMN Energi dengan induk perusahaan PT Pertamina.

Pada 2018, Pemerintah akan melebur sejumlah perusahaan pelat merah pada sektor usaha yang sama menjadi holding BUMN perbankan, konstruksi, jalan tol, dan terakhir holding BUMN perumahan.

Menurut Dewi, jika belum dilakukan penyempurnaan aturan, maka pembentukan holding BUMN itu tidak akan efektif. Sebab manajemen BUMN dan anak perusahaannya masih dibayangi rasa takut akan berhadapan dengan proses hukum.

Selain itu, kendala lain yang mungkin muncul adalah terjadinya kartel bisnis baik vertikal maupun horizontal. “Misalnya kalau ke depan PT Antam, PT Timah dan PT Bukit Asam di bawah Holding PT Inalum, maka bisa saja muncul praktik integrasi vertikal. Yakni, bisnis hulu ke hilir yang berputar di sekitar holding itu saja dan menutup perusahaan lain untuk masuk ke perusahaan tersebut,” paparnya.

Sedangkan secara horizontal, Dewi menjelaskan misalnya jika dibuat holding dalam industri perbankan dan jasa keuangan maka muncul kekhawatiran akan terjadinya persekongkolan yakni penyedia jasa keuangan yang menjadi bagian holding itu menetapkan harga produk yang sama di bawah harga pasar sehingga berpotensi mematikan perusahaan di luar holding itu.

“Ada beberapa hal yang memang perlu dimonopoli oleh negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya holding BUMN ini, monopoli dilaksanakan oleh anak-anak perusahaan. Makanya perlu ada payung hukum agar proses bisnis perusahaan tidak bertentangan UU Persaingan Usaha,” jelas Dewi.

Pemerintah juga disebutnya harus lebih gencar mensosialisasikan bahwa pembentukan holding BUMN sebagaimana diatur oleh PP 72/2016 pada dasarnya menjadikan BUMN yang ada menjadi perusahaan anak eks-BUMN.

Dia mengatakan dengan pembentukan holding juga tidak sepenuhnya terlepas kepemilikan dan pengelolaannya oleh negara, yang tentu berbeda dengan tujuan privatisasi yang bertujuan melepaskan kepemilikan negara terhadap BUMN.

Dia menambahkan bahwa asumsi bahwa kepemilikan dan pengelolaan oleh negara tidak sepenuhnya terlepas dari perusahaan anak eks-BUMN itu terlihat pada PP 72/2016 Ketentuan pasal 2A ayat (6) dan Ketentuan Pasal 2Aayat (2). Kedua pasal itu mengatur perusahaan holding memiliki lebih dari 50 persen saham pada perusahaan anak sehingga pada dasarnya kontrol tetap ada di tangan negara.

Negara sebagai pemegang saham di anak perusahaan juga punya hak istimewa untuk pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris; perubahan anggaran dasar; perubahan struktur kepemilikan saham; penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.

“Tujuan yang paling pokok dari restrukturisasi BUMN melalui holdingisasi adalah untuk optimalisasi manajemen. Sebagai contoh bilamana BUMN-BUMN yang berada pada sektor yang sama kemudian dilakukan holdingisasi maka akan terjadi ‘share support’ di dalam holding tersebut yang akan membuat pelaksanaan pekerjaan dari berbagai BUMN sejenis tersebut menjadi lebih optimal daripada menjadi pesaing satu dan lainnya,” jelasnya.

(iil/JPC)

Sumber: https://jawapos.com/read/2017/11/22/169993/pembentukan-holding-bumn-butuh-penyempurnaan-regulasi

Pemerintah disarankan menyempurnakan sejumlah aturan dalam melakukan proses pembentukan holding BUMN.

Setidaknya ada dua persoalan yang perlu dipikirkan yakni Undang-Undang Keuangan Negara dan isu persaingan usaha.

Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal mengatakan saat ini UU Keuangan Negara seakan mengunci BUMN untuk bergerak gesit dalam menghadapi perkembangan dunia usaha.

Sebab, kalau keputusan bisnis yang diambil ternyata salah dan perusahaan merugi maka berpotensi dikategorikan dalam kerugian negara.

“Akhirnya mereka mengambil keputusan yang mencari aman untuk menghindari risiko. Kalau berbisnis tentu ada kemungkinan untung rugi. Inilah yang membuat mereka kalah gesit dengan perusahaan swasta sehingga kalau cepat dalam bersaing. Terutama saat dihadapkan pada aspek future value yang biasa dihadapi swasta namun terdengar asing dilingkungan BUMN terlebih aparat penegak hukum,” kata Dewi, Selasa (21/11/2017).

PR lain yang harus diselesaikan yakni kemungkinan terjadinya monopoli bisnis baik vertikal maupun horizontal.

Misalnya kalau kedepan PT Antam, PT Timah dan PT Bukit Asam dibawah Holding PT Inalum bisa saja hak untuk melakukan monopoli usaha yang selama ini menjadi keistimewaan BUMN hilang, seiring dengan hilangnya status persero.

Padahal, menurutnya, sejumlah sektor yang menyangkut hajat hidup masyarakat perlu dimonopoli negara sesuai dengan amanat undang-undang.

“Ada beberapa hal yang memang perlu dimonopoli oleh negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya holding BUMN ini, monopoli dilaksanakan oleh anak-anak perusahaan. Makanya perlu ada payung hukum agar proses bisnis perusahaan tidak bertentangan UU Persaingan Usaha,” jelas Dewi.

Kemudian, pemerintah harus lebih gencar mensosialisasikan bahwa holdingisasi BUMN sebagaimana diatur oleh PP 72/2016 pada dasarnya menjadikan BUMN yang pada akhirnya menjadi perusahaan anak eks-BUMN. Dan, tidak sepenuhnya terlepas kepemilikan dan pengelolaannya oleh negara.

Hal ini tentu berbeda dengan tujuan privatisasi yang bertujuan melepaskan kepemilikan negara terhadap BUMN.

Ia menambahkan, Asumsi bahwa kepemilikan dan pengelolaan oleh negara tidak sepenuhnya terlepas dari perusahaan anak eks-BUMN ini terlihat pada kedudukan ketentuan-ketentuan di dalam Ketentuan pasal 2A ayat (6) dan Ketentuan Pasal 2Aayat (2).

Kedua pasal itu mengatur perusahaan holding memiliki lebih dari 50 persen saham pada perusahaan anak sehingga pada dasarnya kontrol tetap ada ditangan dinegara.

Negara sebagai pemegang saham di anak perusahaan juga punya hak istimewa untuk pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris; perubahan anggaran dasar; perubahan struktur kepemilikan saham; penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.

“Tujuan yang paling pokok dari restrukturisasi BUMN melalui holdingisasi adalah untuk optimalisasi manajemen. Sebagai contoh bilamana BUMN-BUMN yang berada pada sektor yang sama kemudian dilakukan holdingisasi maka akan terjadi share support di dalam holding tersebut yang akan membuat pelaksanaan pekerjaan dari berbagai BUMN sejenis tersebut menjadi lebih optimal daripada menjadi pesaing satu dan lainnya,” jelasnya tandasnya. (dna/dna)

Sumber: https://m.detik.com/finance/bursa-dan-valas/d-3738061/holding-bumn-butuh-penyempurnaan-aturan

Pemerintah diminta menyempurnakan sejumlah aturan sebelum pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aturan saat ini justru dikhawatirkan akan membuat holding BUMN sulit bergerak dan kalah bersaing dengan swasta.

Kendala lain pembentukan holding BUMN adalah terjadinya kartel bisnis vertikal dan horizontal. Misalnya holding BUMN pertambangan di bawah PT Inalum, akan muncul praktik integrasi vertikal.

“Bisnis hulu ke hilir yang berputar di sekitar holding itu saja dan menutup perusahaan lain untuk masuk ke perusahaan tersebut,” ungkap pengamat hukum korporasi Dewi Djalal di Jakarta, Rabu (22/11).

Secara horizontal, jika dibuat holding perbankan dan jasa keuangan maka muncul kekhawatiran terjadi persekongkolan yakni penyedia jasa keuangan yang menjadi bagian holding. Kemudian menetapkan harga produk yang sama di bawah harga pasar, dan itu berpotensi mematikan perusahaan di luar.

“Ada beberapa hal yang perlu dimonopoli negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, salah satunya holding BUMN ini, monopoli dilaksanakan oleh anak-anak perusahaan. Makanya perlu ada payung hukum agar proses bisnis perusahaan tidak bertentangan UU Persaingan Usaha,” jelas Dewi.

Diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno telah menetapkan setidaknya enam induk usaha (holding) BUMN akan terbentuk dalam dua tahun ke depan. Untuk 2017, dua holding yang siap beroperasi yaitu BUMN Pertambangan dengan induk PT Inalum dan BUMN Energi dipimpin PT Pertamina.

Pada 2018, Pemerintah akan melebur sejumlah perusahaan pelat merah pada sektor usaha yang sama menjadi holding BUMN perbankan, konstruksi, jalan tol, dan terakhir holding BUMN perumahan.

Sumber: https://www.gatra.com/ekonomi/makro/296259-holding-bumn-perlu-payung-hukum-untuk-kartel-dan-monopoli-usaha

Pemerintah diminta melakukan penyempurnaan atau revisi aturan sebelum membentuk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tanpa revisi, holding akan menyulitkan manajemen BUMN untuk bergerak gesit menghadapi perkembangan dunia usaha.

Pengamat hukum korporasi Dewi Djalal mencotohkan UU Keuangan Negara yang perlu direvisi. Dalam UU ini dikatakan apabila perusahaan merugi karena salah mengambil keputusan maka akan dikategorikan kerugian negara.

“UU ini mengatur kalau keputusan bisnis salah dan perusahaan merugi maka berpotensi dikategorikan dalam kerugian negara,” ungkap Dewi Djalal kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/11).

Pembentukan holding tidak akan efektif selama belum dilakukan penyempurnaan aturan. Karena manajemen BUMN dan semua anak perusahaannya masih dibayangi rasa takut akan berhadapan dengan proses hukum.

Selama ini, sambung Dewi, seluruh BUMN cenderung mengambil keputusan aman untuk menghindar risiko itu. Hal ini membuat BUMN kalah gesit dengan perusahaan swasta.

“Terutama ketika dihadapkan pada aspek future value yang biasa dihadapi swasta, namun terdengar asing di lingkungan BUMN terlebih aparat penegak hukum,” pungkas Dewi.

Menteri BUMN Rini Soemarno telah menetapkan setidaknya enam induk usaha (holding) BUMN akan terbentuk dalam dua tahun ke depan. Untuk 2017, dua holding yang siap beroperasi yaitu BUMN Pertambangan dengan induk PT Inalum dan BUMN Energi dipimpin PT Pertamina.

Pada 2018, Pemerintah akan melebur sejumlah perusahaan pelat merah pada sektor usaha yang sama menjadi holding BUMN perbankan, konstruksi, jalan tol, dan terakhir holding BUMN perumahan.

Sumber: https://www.gatra.com/ekonomi/makro/296256-pengamat-holding-bumn-perlu-penyempurnaan-aturan

DDP was invited to provide lecture for the preparation of BAR exam (PKPA) of PERADI in which held by Faizal Hafid and Partners Education of Law (FHP). It was held on May 9 and September 15, 2017. DDP’s Managing Partner, Dewi Djalal was presenting the topic concerning the law of organization of enterprises. This topic covered the forms of legal entity itself, as Indonesia have six different legal entities. From Limited Liability Company to Partnership, every entity has different requirement of establishment, organ/structure, function and responsibility. Moreover, it is also covered the legal basis of each entity. In the practice, Dewi Djalal also shared her professional experiences, since she was in-house legal counsel and vice president legal at the prominent companies in Indonesia for several years.

DDP’s participation in this special course as a form of social contribution to the lawyering industry. In accordance with the advocate act 18/2003, to be an advocate the law graduates shall have and pass the Bar examination. This course is one of the preliminary requirements before examination stage. Therefore, there are many law graduates that take this course, according to the recent data, the growth of participation on this course is rapidly high in each year.

For further information related to the providing services, please contact us at +622121390945 or by email info@ddplawoffice.co.id

DDP was invited to provide internal training for Legal Division and Internal Supervision Unit of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). The training itself was held for 12 days, from September 11 to September 22. In this training, DDP’s Lawyers were engaged as speaker. The Managing Partner, Dewi Lestari    Djalal shared about her expertise and experience in dealing with general corporate issues, especially for the state owned enterprise. It was also being followed by the other lawyers, Ari Wahyudi Hertanto, Indra Ramadhona Sarumpaet, Panca Putra Kurniawan, and Prof. Wahyono Dharmabrata (Honorary Counsel).

The other topics were discussed by DDP Lawyers in this training covered from civil law procedure, legal due dilligence, contract law, good corporate governance, legal documentary, drafting internal regulation, employment, maritime and shipping law.

DDP involvement in this training as a response for the rapid-growth of the marine transportation and logistic industry in Indonesia. Since, the Government of Republic of Indonesia push for better policy toward the sea to encourage development across country.

 

For further information related to the providing services, please contact us at +6221-21390945 or by email info@ddplawoffice.co.id