Articles / Thu, 24 Oct 2019

BUMN Harus Buat SOP Kelola Proses Holdingisasi

Menurut Dewi hal yang menjadi tantangan saat ini adalah dalam rentang waktu dikeluarkannya Permen BUMN PER-03/MBU/2017 masing-masing BUMN diharapkan bisa membuat SOP kerjasama yang menguntungkan dan mencerminkan aspek-aspek good governance. Sehingga dapat mewujudkan pengambilan keputusan bisnis yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dewi menjelaskan, pejabat biro hukum di masing-masing BUMN juga perlu mengelaborasi dan menginventarisasi hal-hal yang tetap perlu dijalankan dari peraturan terdahulu dan permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi ketika berpedoman pada Permen BUMN 13/2014.

SOP itu, kata dia, sangat penting lantaran terkait pemanfaatan aset yang dimiliki BUMN Induk. Apalagi, terdapat aset-aset yang mungkin tidak lagi bermanfaat. Aset yang tak termanfaatkan ini dalam dunia bisnis menjadi beban yang mengurangi keuntungan perusahaan.

SOP itu, lanjut Dewi, juga harus secara jelas mengatur tata cara pemanfaatan aset. Pertama, menyangkut kerjasama dengan pihak ketiga
apakah itu akan menggunakan skema-skema seperti Build Operate Transfer (BOT), Build Transfer Operate (BTO), Kerjasama Usaha, Kerjasama Operasional, sewa dan pinjam pakai.

“Skema pemanfaatan aset dengan pihak ketiga ini diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-13/MBU/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri BUMN
PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama BUMN sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN PER-04/MBU/08/2017,” jelasnya.

SOP pendayagunaan aset juga memiliki kedudukan yang penting sehubungan dengan penghapusbukan aset yang tidak produktif. Penghapusbukuan aset BUMN saat ini merujuk pada Peraturan Menteri BUMN 02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan aktiva tetap BUMN yang terakhir kali diubah melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-22/MBU/12/2014.

Penghapusbukuan ataupun pemindahtanganan dapat dilakukan untuk mengantisipasi bilamana terdapat aset yang tidak dapat didayagunakan
secara optimal.

Menurut Dewi, salah satu cara penghapusbukan adalah dengan pemindahtanganan melalui penjualan.

Untuk melepaskan aset itu diperlukan kehati-hatian agar terhindar dari kerugian negara yang terjadi akibat adanya perbuatan melawan hukum.

“Disinilah kedudukan SOP terkait pendayagunaan
aset itu penting untuk memastikan aset yang akan dilepas memang sudah tidak dapat didayagunakan secara optimal dengan demikian terdapat kepastian untuk menghindari adanya unsur melawan hukum pada keputusan tentang pelepasan aset,” papar Dewi.

Lebih lanjut Dewi menjelaskan bahwa dalam konteks holdingisasi, penjualan aset-aset tidak produktif anak perusahaan tetap harus bersesuaian dengan prinsip-prinsip penjualan aset pada holding, yakni bahwa penjualan aset itu menguntungkan bagi perusahaan.

Kemudian penjualan dilakukan harus secara berjenjang dari lelang terbuka, penawaran terbatas sampai penunjukan langsung.

Selain itu penjualan itu harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dewan komisaris atau harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham tertentu ataupun RUPS sesuai ketentuan anggaran dasar BUMN tersebut.

Bukan hanya itu, penentuan harga harus dilakukan dengan transparan oleh tim penilai atau profesi penilai tertentu. Atau, meminta pendapat
dari Kejaksaan Agung atau kejaksaan tinggi setempat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga terhadap nilai NJOP dapat dikonsultasikan pada kantor pelayanan pajak setempat.

“Jadi penjualan aset BUMN memerlukan proses yang tidak sederhana. Bahkan, kalau menyalahi prosedur bisa dijerat denga pasal 2 dan pasal
3 Undang-Undang Tipikor. Karena itulah, ketaatan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan menjadi mutlak, demikian pula terhadap
anak-anak perusahaan BUMN,” jelas Dewi.

Dia menambahkan, SOP di BUMN Induk ini bisa juga diadaptasi SOP bagi anak-anak perusahaan. Ini berarti tahapan-tahapan dalam pemanfaatan
aset di anak perusahaan bisa disamakan dengan di BUMN Induk.

“Jadi, prosedur penjualan aset anak perusahaan itu sama dengan penjualan aset oleh sebuah BUMN,” demikian Dewi. [nes]

Sumber: http://ekbis.rmol.co/read/2017/12/23/319420/BUMN-Harus-Buat-SOP-Kelola-Proses-Holdingisasi-

Other articles
Articles / 2019-10-24 17:51:30

Pengamat: Pemerintah Harus Cerdas Mengelola Aset BUMN

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian BUMN diminta cerdas mengelola aset BUMN. Hal itu penting agar aset yang ada saat ini tidak membebani pemerintah.

Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal mengatakan BUMN harus mengelola asetnya dengan benar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.

Articles / 2019-10-24 17:39:49

Holding BUMN Perlu Payung Hukum untuk Kartel dan Monopoli Usaha

Pemerintah diminta menyempurnakan sejumlah aturan sebelum pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aturan saat ini justru dikhawatirkan akan membuat holding BUMN sulit bergerak dan kalah bersaing dengan swasta.

 

Articles / 2019-10-24 17:32:16

DDP’s Managing Partner providing lectures of PKPA

DDP was invited to provide lecture for the preparation of BAR exam (PKPA) of PERADI in which held by Faizal Hafid and Partners Education of Law (FHP). It was held on May 9 and September 15, 2017.