Articles / Thu, 24 Oct 2019

Holding BUMN Butuh Penyempurna Aturan

Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal mengatakan saat ini UU Keuangan Negara seakan mengunci BUMN untuk bergerak gesit dalam menghadapi perkembangan dunia usaha.

Sebab, kalau keputusan bisnis yang diambil ternyata salah dan perusahaan merugi maka berpotensi dikategorikan dalam kerugian negara.

“Akhirnya mereka mengambil keputusan yang mencari aman untuk menghindari risiko. Kalau berbisnis tentu ada kemungkinan untung rugi. Inilah yang membuat mereka kalah gesit dengan perusahaan swasta sehingga kalau cepat dalam bersaing. Terutama saat dihadapkan pada aspek future value yang biasa dihadapi swasta namun terdengar asing dilingkungan BUMN terlebih aparat penegak hukum,” kata Dewi, Selasa (21/11/2017).

PR lain yang harus diselesaikan yakni kemungkinan terjadinya monopoli bisnis baik vertikal maupun horizontal.

Misalnya kalau kedepan PT Antam, PT Timah dan PT Bukit Asam dibawah Holding PT Inalum bisa saja hak untuk melakukan monopoli usaha yang selama ini menjadi keistimewaan BUMN hilang, seiring dengan hilangnya status persero.

Padahal, menurutnya, sejumlah sektor yang menyangkut hajat hidup masyarakat perlu dimonopoli negara sesuai dengan amanat undang-undang.

“Ada beberapa hal yang memang perlu dimonopoli oleh negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya holding BUMN ini, monopoli dilaksanakan oleh anak-anak perusahaan. Makanya perlu ada payung hukum agar proses bisnis perusahaan tidak bertentangan UU Persaingan Usaha,” jelas Dewi.

Kemudian, pemerintah harus lebih gencar mensosialisasikan bahwa holdingisasi BUMN sebagaimana diatur oleh PP 72/2016 pada dasarnya menjadikan BUMN yang pada akhirnya menjadi perusahaan anak eks-BUMN. Dan, tidak sepenuhnya terlepas kepemilikan dan pengelolaannya oleh negara.

Hal ini tentu berbeda dengan tujuan privatisasi yang bertujuan melepaskan kepemilikan negara terhadap BUMN.

Ia menambahkan, Asumsi bahwa kepemilikan dan pengelolaan oleh negara tidak sepenuhnya terlepas dari perusahaan anak eks-BUMN ini terlihat pada kedudukan ketentuan-ketentuan di dalam Ketentuan pasal 2A ayat (6) dan Ketentuan Pasal 2Aayat (2).

Kedua pasal itu mengatur perusahaan holding memiliki lebih dari 50 persen saham pada perusahaan anak sehingga pada dasarnya kontrol tetap ada ditangan dinegara.

Negara sebagai pemegang saham di anak perusahaan juga punya hak istimewa untuk pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris; perubahan anggaran dasar; perubahan struktur kepemilikan saham; penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.

“Tujuan yang paling pokok dari restrukturisasi BUMN melalui holdingisasi adalah untuk optimalisasi manajemen. Sebagai contoh bilamana BUMN-BUMN yang berada pada sektor yang sama kemudian dilakukan holdingisasi maka akan terjadi share support di dalam holding tersebut yang akan membuat pelaksanaan pekerjaan dari berbagai BUMN sejenis tersebut menjadi lebih optimal daripada menjadi pesaing satu dan lainnya,” jelasnya tandasnya. (dna/dna)

Sumber: https://m.detik.com/finance/bursa-dan-valas/d-3738061/holding-bumn-butuh-penyempurnaan-aturan

Other articles
Articles / 2019-10-24 17:39:49

Holding BUMN Perlu Payung Hukum untuk Kartel dan Monopoli Usaha

Pemerintah diminta menyempurnakan sejumlah aturan sebelum pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aturan saat ini justru dikhawatirkan akan membuat holding BUMN sulit bergerak dan kalah bersaing dengan swasta.

 

Articles / 2019-10-24 18:03:38

RUU BUMN, antara Kemajuan dan Kemunduran

Oleh Dewi Djalal
14 November 2018
Pada 3 Oktober 2018, DPR RI telah menyampaikan Rancangan Undang- Undang tentang Badan Usaha Milik Negara kepada Presiden Joko Widodo. Penyampaian tersebut sebagai awal dari langkah berikutnya, yaitu untuk dibicarakan bersama-sama dengan Presiden untuk kemudian dapat menghasilkan persetujuan bersama.

 

Articles / 2020-03-24 00:00:00

First Rank of Recognized Midsize Indonesian Corporate Law Firm 2020

We are profoundly grateful and honored to be shortlisted in Hukumonline Top 99 Corporate Law Firm in Indonesia as the First Rank of Recognized Midsize Indonesian Corporate Law Firm 2020.