Articles / Mon, 16 Sep 2019

Pengamat: Holding BUMN Perlu Penyempurnaan Aturan

Pengamat hukum korporasi Dewi Djalal mencotohkan UU Keuangan Negara yang perlu direvisi. Dalam UU ini dikatakan apabila perusahaan merugi karena salah mengambil keputusan maka akan dikategorikan kerugian negara.

“UU ini mengatur kalau keputusan bisnis salah dan perusahaan merugi maka berpotensi dikategorikan dalam kerugian negara,” ungkap Dewi Djalal kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/11).

Pembentukan holding tidak akan efektif selama belum dilakukan penyempurnaan aturan. Karena manajemen BUMN dan semua anak perusahaannya masih dibayangi rasa takut akan berhadapan dengan proses hukum.

Selama ini, sambung Dewi, seluruh BUMN cenderung mengambil keputusan aman untuk menghindar risiko itu. Hal ini membuat BUMN kalah gesit dengan perusahaan swasta.

“Terutama ketika dihadapkan pada aspek future value yang biasa dihadapi swasta, namun terdengar asing di lingkungan BUMN terlebih aparat penegak hukum,” pungkas Dewi.

Menteri BUMN Rini Soemarno telah menetapkan setidaknya enam induk usaha (holding) BUMN akan terbentuk dalam dua tahun ke depan. Untuk 2017, dua holding yang siap beroperasi yaitu BUMN Pertambangan dengan induk PT Inalum dan BUMN Energi dipimpin PT Pertamina.

Pada 2018, Pemerintah akan melebur sejumlah perusahaan pelat merah pada sektor usaha yang sama menjadi holding BUMN perbankan, konstruksi, jalan tol, dan terakhir holding BUMN perumahan.

Sumber: https://www.gatra.com/ekonomi/makro/296256-pengamat-holding-bumn-perlu-penyempurnaan-aturan

Other articles
Articles / 2019-09-16 17:00:32

RUU BUMN, antara Kemajuan dan Kemunduran

Oleh Dewi Djalal
14 November 2018
Pada 3 Oktober 2018, DPR RI telah menyampaikan Rancangan Undang- Undang tentang Badan Usaha Milik Negara kepada Presiden Joko Widodo. Penyampaian tersebut sebagai awal dari langkah berikutnya, yaitu untuk dibicarakan bersama-sama dengan Presiden untuk kemudian dapat menghasilkan persetujuan bersama.

 

Articles / 2019-09-16 17:36:36

DDP Providing Legal Training to PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

DDP was invited to provide internal training for Legal Division and Internal Supervision Unit of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). The training itself was held for 12 days, from September 11 to September 22. In this training, DDP’s Lawyers were engaged as speaker. 

Articles / 2019-09-16 17:14:22

Holdingisasi BUMN Perlu Ada SOP

Jakarta: Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal mengatakan sehubungan dengan terus berjalannya proses holdingisasi, BUMN yang menjadi perusahaan induk harus segera membuat Standard Operating Procedure (SOP) untuk mengelola aset-asetnya.