Articles / Thu, 24 Oct 2019

Pengamat: Holding BUMN Perlu Penyempurnaan Aturan

Pengamat hukum korporasi Dewi Djalal mencotohkan UU Keuangan Negara yang perlu direvisi. Dalam UU ini dikatakan apabila perusahaan merugi karena salah mengambil keputusan maka akan dikategorikan kerugian negara.

“UU ini mengatur kalau keputusan bisnis salah dan perusahaan merugi maka berpotensi dikategorikan dalam kerugian negara,” ungkap Dewi Djalal kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/11).

Pembentukan holding tidak akan efektif selama belum dilakukan penyempurnaan aturan. Karena manajemen BUMN dan semua anak perusahaannya masih dibayangi rasa takut akan berhadapan dengan proses hukum.

Selama ini, sambung Dewi, seluruh BUMN cenderung mengambil keputusan aman untuk menghindar risiko itu. Hal ini membuat BUMN kalah gesit dengan perusahaan swasta.

“Terutama ketika dihadapkan pada aspek future value yang biasa dihadapi swasta, namun terdengar asing di lingkungan BUMN terlebih aparat penegak hukum,” pungkas Dewi.

Menteri BUMN Rini Soemarno telah menetapkan setidaknya enam induk usaha (holding) BUMN akan terbentuk dalam dua tahun ke depan. Untuk 2017, dua holding yang siap beroperasi yaitu BUMN Pertambangan dengan induk PT Inalum dan BUMN Energi dipimpin PT Pertamina.

Pada 2018, Pemerintah akan melebur sejumlah perusahaan pelat merah pada sektor usaha yang sama menjadi holding BUMN perbankan, konstruksi, jalan tol, dan terakhir holding BUMN perumahan.

Sumber: https://www.gatra.com/ekonomi/makro/296256-pengamat-holding-bumn-perlu-penyempurnaan-aturan

Other articles
Articles / 2019-10-24 17:39:49

Holding BUMN Perlu Payung Hukum untuk Kartel dan Monopoli Usaha

Pemerintah diminta menyempurnakan sejumlah aturan sebelum pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aturan saat ini justru dikhawatirkan akan membuat holding BUMN sulit bergerak dan kalah bersaing dengan swasta.

 

Articles / 2019-10-24 17:42:53

Holdingisasi BUMN Perlu Ada SOP

Jakarta: Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal mengatakan sehubungan dengan terus berjalannya proses holdingisasi, BUMN yang menjadi perusahaan induk harus segera membuat Standard Operating Procedure (SOP) untuk mengelola aset-asetnya.

Articles / 2019-10-24 17:51:48

BUMN Harus Cerdas Mengelola Aset

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus cerdas dalam mengelola asetnya. Hal tersebut penting dilakukan agar aset tersebut tidak membebani pemerintah. Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal mengatakan bahwa BUMN harus mampu mengelola asetnya dengan benar guna mengoptimalkan nilai perusahaan.