Articles / Thu, 24 Oct 2019

Pengamat: Pemerintah Harus Cerdas Mengelola Aset BUMN

“Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, akhir 2017 total aset BUMN mencapai lebih dari Rp7.200 triliun. Aset yang kurang atau tidak optimal pemanfaatannya (idle) tentu menimbulkan biaya-biaya (pajak, maintenance, dan lain-lain) yang akan menjadi beban perusahaan,” kata Dewi dalam keterangan tertulisnya, Jumat,27 Juli 2018.

Dewi mengatakan, semua aset itu belum tentu membawa keuntungan, demikian pula sebaliknya, memiliki aset sedikit bukan pula membawa kerugian. “Semua tergantung kemampuan perusahaan untuk mengelola asetnya secara optimal,” ujarnya.

Menurutnya, optimalisasi aset dapat dilakukan melalui kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Namun mitra itu harus mampu mengoptimalkan nilai perusahaan berdasarkan asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan dan kewajaran, yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing BUMN.

“Kerja sama mengacu pada ketentuan dan memperhatikan aspek kemanfaatan dan keuntungan bagi BUMN,” katanya.

Dewi menegaskan, kerja sama harus dilakukan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan oleh Direksi sebagaimana diatur dalam PERMEN BUMN No. PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan Atas PERMEN BUMN No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama BUMN.

“Dalam hal idle aset, dapat dilakukan penghapusbukuan atau pemindahtanganan aset. Ini dapat dilakukan untuk aset yang tidak dapat didayagunakan secara optimal. Aset yang dipindahtangankan bukan aset produktif BUMN serta nilainya tidak signifikan,” ujar Dewi.

Teknis pelaksanaan tentang Penghapusbukuan aset BUMN dapat merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara yang mana terakhir diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER/22/MBU/12/2014.

Optimalisasi aset BUMN melalui penjualan atau kerja sama perlu dilaksanakan BUMN berdasarkan SOP yang jelas dan sesuai dengan peraturan.

“Penjualan dilakukan secara berjenjang dari lelang terbuka, mendapat persetujuan Dewan Komisaris, pemegang saham atau RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar BUMN. Yang pasti harus menguntungkan,” ujarnya.

Sumber: https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/VNnR8mJN-pengamat-pemerintah-harus-cerdas-mengelola-aset-bumn

Other articles
Articles / 2020-04-21 00:00:00

We are delighted to announce that one of our lawyers, Tiara Fauziah M.Y, has shortlisted as Hukumonline’s NeXGen Lawyer 2020.

We are delighted to announce that one of our lawyers, Tiara Fauziah M.Y, has shortlisted as Hukumonline’s NeXGen Lawyer 2020.

Articles / 0000-00-00 00:00:00

DDP Law Office Goes to Korea

DDP law Office Goes to Korea, the primary goal of this outing was to close the bond between Partners, Associates, and Staffs of DDP. The outing itself was held from 15 January 2019 until 19 January 2019. The outing was started from Incheon, Nami Island, MT Sorak Visiting Ski Resort, and Seoul.

Articles / 2019-10-24 17:46:31

BUMN Harus Buat SOP Kelola Proses Holdingisasi

RMOL. BUMN yang menjadi perusahaan induk harus segera membuat Standard Operating Procedure (SOP) untuk mengelola aset-asetnya seiring dengan berjalannya proses holdingisasi.

Hal itu dikatakan Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal dalam perbincangan di Jakarta, Jumat (22/12).