Articles / Thu, 24 Oct 2019

Perusahaan Induk BUMN Harus Buat SOP Pengelolaan Aset

Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal mengatakan, perusahaan Induk harus segera membuat Standard Operating Procedure (SOP) untuk mengelola aset-asetnya.

Menurutnya, hal yang menjadi tantangan adalah masing-masing BUMN ditargetkan hinga 20 Februari 2018 atau enam  bulan sejak dikeluarkannya Permen BUMN PER-03/MBU/2017 untuk dapat membuat SOP kerjasama yang paling menguntungkan. ”Juga SOP yang mencerminkan aspek-aspek tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga dapat mewujudkan pengambilan keputusan bisnis yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan,” kata Dewi dalam keterangan persnya yang diterima , Jumat (22/12/2017).

Dewi mengatakan, pejabat biro hukum di masing-masing BUMN perlu mengelaborasi dan menginventarisasi hal-hal yang tetap perlu dijalankan dari peraturan terdahulu. Serta memperhatikan permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi ketika berpedoman pada Permen BUMN 13/2014.

SOP itu, lanjut Dewi, sangat penting karena terkait pemanfaatan aset yang dimiliki BUMN Induk. “Sebab terdapat aset-aset yang mungkin tidak lagi bermanfaat. Aset yang tak termanfaatkan ini dalam dunia bisnis menjadi beban yang mengurangi keuntungan perusahaan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, SOP itu harus secara jelas mengatur tata cara pemanfaatan aset. Pertama, menyangkut kerjasama dengan pihak ketiga.  “Apakah itu akan menggunakan skema-skema seperti Build Operate Transfer (BOT), Build Transfer Operate (BTO), Kerjasama Usaha, Kerjasama Operasional, sewa dan pinjam pakai,” ujarnya.

Skema pemanfaatan aset dengan pihak ketiga ini, lanjutnya, diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-13/MBU/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN PER-04/MBU/08/2017.

“SOP pendayagunaan aset juga memiliki kedudukan yang penting sehubungan dengan penghapusbukuan aset yang tidak produktif,” ujarnya. Penghapusbukuan aset BUMN saat ini merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara yang mana terakhir kali diubah melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-22/MBU/12/2014.

Penghapusbukuan ataupun pemindahtanganan dapat dilakukan untuk mengantisipasi bilamana terdapat aset yang tidak dapat didayagunakan secara optimal. “Salah satu cara dari penghapusbukan adalah dengan pemindahtanganan melalui penjualan. Untuk melepaskan aset itu diperlukan kehati-hatian agar terhindar dari kerugian negara yang terjadi akibat adanya perbuatan melawan hokum,” ujarnya.

“Di sinilah kedudukan SOP terkait pendayagunaan aset itu penting untuk memastikan aset yang akan dilepas memang sudah tidak dapat didayagunakan secara optimal dengan demikian terdapat kepastian untuk menghindari adanya unsur melawan hukum pada keputusan tentang pelepasan aset,” jelasnya.

Dewi menjelaskan bahwa dalam konteks holdingisasi, penjualan aset-aset tidak produktif anak perusahaan tetap harus bersesuaian dengan prinsip-prinsip penjualan aset pada holding. Yakni penjualan aset itu menguntungkan bagi perusahaan, kemudian penjualan dilakukan harus secara berjenjang dari lelang terbuka, penawaran terbatas sampai penunjukan langsung.

Selain itu penjualan itu harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dewan komisaris atau harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham tertentu ataupun RUPS sesuai ketentuan anggaran dasar BUMN tersebut.

Kemudian,  penentuan harga harus dilakukan dengan transparan oleh tim penilai atau profesi penilai tertentu. Atau, meminta pendapat dari Kejaksaan Agung atau kejaksaan tinggi setempat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan juga terhadap nilai NJOP dapat dikonsultasikan pada kantor pelayanan pajak setempat.

“Jadi penjualan aset BUMN memerlukan proses yang tidak sederhana. Bahkan, kalau menyalahi prosedur bisa dijerat denga pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Karena itulah, ketaatan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan menjadi mutlak, demikian pula terhadap anak-anak perusahaan BUMN” jelasnya lagi.

Dewi menambahkan, bahwa SOP di BUMN Induk ini bisa juga diadaptasi SOP bagi anak-anak perusahaan. Artinya, kata Dewi, tahapan-tahapan dalam pemanfaatan aset di anak perusahaan bisa disamakan dengan di BUMN Induk.

Sumber: http://wartakota.tribunnews.com/2017/12/22/perusahaan-induk-bumn-harus-buat-sop-pengelolaan-aset

Other articles
Articles / 2020-03-24 00:00:00

First Rank of Recognized Midsize Indonesian Corporate Law Firm 2020

We are profoundly grateful and honored to be shortlisted in Hukumonline Top 99 Corporate Law Firm in Indonesia as the First Rank of Recognized Midsize Indonesian Corporate Law Firm 2020.

Articles / 2019-10-24 18:02:07

DDP Providing Legal Training to PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

DDP was invited to provide internal training for Legal Division and Internal Supervision Unit of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). The training itself was held for 12 days, from September 11 to September 22. In this training, DDP’s Lawyers were engaged as speaker. 

Articles / 2019-10-24 17:41:32

Perusahaan Induk BUMN Harus Buat SOP Pengelolaan Aset

WARTA KOTA, JAKARTA- Proses pembentukan holding atau perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus dilakukan.